Persoalan dan tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah diketahui terakumulasi pada hampir tiap pentahapan, dari perencanaan hingga pembayaran, penyerahan dan pemeliharaan barang/jasa. Masalah pengadaan acap kali mengalami evolusi dari sekedar masalah administrasi, bermetamorfosis menjadi masalah hukum yang lain seperti pidana atau perdata. Hukum ekonomi terkait permintaan dan penawaran barang/jasa seringkali menjadi masalah hukum serius dalam konstruksi beberapa stakeholder pengadaan, termasuk diantara APH (Aparat Penegak Hukum). Sehingga mata rantai pengadaan tidak jarang dianggap sebagai momok menakutan dan ancaman bagi seluruh pelaku pengadaan dan pihak lainnya yang berhubungan.

Hal ini kemudian menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis bertemakan Mitigasi Permasalahan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I).

Tidak tanggung-tanggung, P3I menghadirkan Hakim Agung (Kamar Pidana) Mahkamah Agung RI, Dr. Gazalba Shaleh, S.H., M.H., sebagai narasumber pada kegiatan ini. Dalam paparannya, Hakim Agung yang mengawali karirnya sebagai Hakim Tipikor di PN Surabaya ini, tidak hanya memberikan gambaran umum permasalahan hukum dalam penyelenggaraan negara terkait dengan pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintahan, tetapi juga memaparkan aspek-aspek hukum baik pidana maupun perdata dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hakim yang juga sekaligus dosen ini juga mengajak peserta untuk membedah kasus beberapa perkara tipikor pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di hari kedua, Dr. Fahrurrazi, M.Si yang merupakan salah satu pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan juga sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengajak peserta untuk juga membedah kasus dan memberikan Lesson Learning melalui semangat mitigasi risiko, dengan substansi bahasan antara lain, Pelaku/Organisasi Pengadaan, Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Pemilihan Pelaku Usaha/Penyedia, Kontrak Pengadaan, serta Pembayaran.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi besar para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan dalam pengelolaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, antara lain mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum, administrasi negara, perdata, dan pidana korupsi, serta mendapatkan kiat-kiat untuk terhindar dari permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemahaman secara baik dan benar.

Bagikan:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.