Dengan makin berkembangnya kekuatan dan pengalaman P3I, maka kami berusaha memperluas cakupan jasa pelayanan kami terkait bidang pengadaan :
    Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif. Sesuai amanat Inpres nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa dan Inpres nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi , ePurchasing dan E-Catalogue menjadi bahasan utama. Pengadaan Langsung juga kerap didefinisikan sebagai dasar melakukan pemecahan anggaran menjadi bagian-bagian kecil sehingga terkesan pengadaan langsung sebagai upaya memecah paket menghindari pelelangan. Ini semakin menjauhkan substansi pengadaan langsung sebagai salah satu tools kebijakan menyederhanakan aturan dan tata cara. Pentingnya pemahaman teori dan teknis E-Purchasing serta paradigma-paradigma keliru yang menempatkan pengadaan langsung kepada sisi administrasi yang rumit dan menghabiskan waktu dan tenaga dari sisi pertanggungjawaban juga dari sisi pelaksanaan teknisnya perlu dibahas tuntas sehingga misi efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa dapat tercapai dengan baik.
    E-Purchasing dan Pengadaan Langsung sejatinya adalah bagian dari kebijakan penyederhanakan aturan dan tata cara yang sudah barang tentu tidak ditujukan untuk menggantikan posisi pelelangan/seleksi umum sebagai implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. E-Purchasing dan Pengadaan Langsung harus ditempatkan dan digunakan secara efektif dan efisien.
    Dalam kerangka memahami dan melaksanakan e-Purchasing dan pengadaan langsung barang/jasa secara efektif dan efisien inilah kemudian perlu dilaksanakan bimbingan teknis pengadaan Langsung barang/jasa pemerintah.

  • Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar pelaksanaan pelaksanaan e-Purchasing dan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah.
  • Memberikan pengetahuan substantif tentang pemilihan penyedia.
  • Memberikan panduan teknis dasar pelaksanaan e-Purchasing dan Pengadaan Langsung
  • Membahas dan Memahami prosedur administratif lengkap pelaksanaan pengadaan langsung sejak persiapan, pelaksanaan, pertanggung jawaban administratif dan teknis.
  • Memberikan pengetahuan umum tentang aspek penganggaran, pembayaran dan perpajakan pada
    Pengadaan Langsung.
    Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, UU Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Hanya saja yang perlu dipahami oleh pengelola pengadaan adalah filosofi dan pesan penting dari berbagai aturan tersebut terkait dengan tupoksi masing-masing pengelola pengadaan.
    Sebagian tugas pengelola pengadaan khususnya PA/KPA, PPK dan Kelompok Kerja (Pokja ULP)dari Keempat entri poin ini merupakan komponen utama dalam PBJ. Setiap PA/KPA, PPK dan Pokja ULP mesti memahami operasionalisasi keempat hal di atas. Persoalannya adalah bagaimana memadukan pemahaman terhadap keempat hal tersebut? Untuk menjawab persoalan di atas, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia sebagai salah satu institusi yang konsen terhadap masalah PBJ di Indonesia bermaksud mengadakan Bimbingan Teknis Terpadu dalam konsep “Bimbingan Teknis Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

  • Untuk memahami berbagai pesan penting dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan pembaharuannya,serta peraturan terkait (pajak, keuangan negara, kontruksi, perdata, dsb).
  • Untuk mengetahui dan memahami teknis PPHP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian.
  • Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
  • Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ).
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modernisasi sistem pengadaan secara elektronik tidak akan bisa sukses dan berhasil jika penguasaan seluruh pengelola tidak ditingkatkan. Salah satu unsur yang menunjang suksesnya pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penyedia barang/jasa. Dunia usaha yang diisi oleh penyedia barang/jasa pemerintah harus didorong untuk dapat dengan mudah menguasai sistem pengadaan secara elektronik. Peningkatan kompetensi dan penguasaan sistem informasi elektronik adalah hal mutlak agar kesalahan-kesalahan non teknis penawaran, yang tidak berkorelasi langsung dengan kemampuan teknis pelaksanaan pekerjaan, dapat diminimalisir.
    Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik bertujuan meningkatkan dan menjamin efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan tidak diskrimitatif bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Diterapkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4 mendorong peningkatan kemampuan seluruh pelaku pengadaan untuk memanfaatkan berbagai kelebihan SPSE. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem ke arah yang lebih baik. Salah satu pengelola yang didorong untuk mampu menguasai sistem adalah pihak penyedia barang/jasa. Semakin tinggi partisipasi perusahaan profesional sebagai penyedia pemerintah maka semakin sukses pembangunan negeri.
    Dengan SPSE versi 4 penyedia tidak lagi direpotkan mengunggah dokumen penawaran administrasi, mengunduh dokumen pengadaan, menunggu jawaban Kelompok Kerja (Pokja) saat penjelasan pekerjaan, atau risiko harga penawaran tidak tampil pada sistem. Masih banyak lagi fitur baru lainnya yang tidak terdapat di SPSE versi sebelumnya.

  • E-Surat Penawaran
  • Dimana Penyedia tidak lagi membuat surat penawaran tetapi dibuat oleh sistem secara otomatis.

  • Penggunaan Token
  • Saat Upload penawaran penyedia tidak lagi menggunakan kunci publik melainkan menggunakan token.

  • Apendo V. 4.2.0
  • Apendo yang digunakan menggunakan Apendo Versi 4, dimana tidak hanya berfungsi untuk deskripsi data melainkan juga untuk mengirim dokumen penawaran juga.

  • Vendor Manajemen Sistem (VMS)
  • Sistem penilaian terhadap penyedia dimana penyedia tidak dievaluasi berkali-kali pada paket lelang yang berbeda

4. Advisory and Technical Assistance

  • Pendampingan proses hukum terkait pengadaan oleh Saksi Ahli
  • Jasa Advisory dalam pelaksanaan pengadaan untuk program2 khusus

Motto kami adalah “Your Trusted Partner in Procurement and Supply Chain Management.

Semoga dengan adanya P3I, maka akan tercipta sebuah oasis yang menjadi sumber mata air yang menyegarkan ditengah padang pasir pengadaan barang/jasa di Indonesia.