Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dituntut untuk terus berbenah, lebih profesional, memahami tugas dan fungsi dasar sebagai pengelola pengadaan dan tentu yang paling penting adalah mampu menyerap pesan penting yang tertuang dalam berbagai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ada berbagai sumber hukum yang perlu mendapat perhatian pengelola pengadaan seperti misalnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, UU Keuangan Negara, UU Perbendahaaraan Negara, Hukum Perdata, Peraturan Perpajakan, Peraturan Kepala LKPP, Hukum Pidana, UU Jasa Konstruksi dan sederet aturan tambahan lainnya. Menghafal semua peraturan di atas secara detail tentu menjadi suatu tantangan tersendiri. Hanya saja yang perlu dipahami oleh pengelola pengadaan adalah filosofi dan pesan penting dari berbagai aturan tersebut terkait dengan tupoksi masing-masing pengelola pengadaan.

Sebagian tugas pengelola pengadaan khususnya PA/KPA, PPK dan Kelompok Kerja (Pokja ULP) dari Keempat entri poin ini merupakan komponen utama dalam PBJ. Setiap PA/KPA, PPK dan Pokja ULP mesti memahami operasionalisasi keempat hal di atas. Persoalannya adalah bagaimana memadukan pemahaman terhadap keempat hal tersebut? Untuk menjawab persoalan di atas, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia sebagai salah satu institusi yang konsen terhadap masalah PBJ di Indonesia bermaksud mengadakan Bimbingan Teknis Terpadu dalam konsep “Bimbingan Teknis Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Tujuan


  1. Untuk memahami berbagai pesan penting dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan
    pembaharuannya,serta peraturan terkait (pajak, keuangan negara, kontruksi, perdata, dsb).
  2. Untuk mengetahui dan memahami teknis PPHP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Untuk mengetahui dan memahami potensi masalah dalam PBJ dan alternatif solusi penyelesaian.
  4. Untuk menambah kapasitas keilmuan para Pengelola PBJ sehingga meningkatkan kompetensi
    sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
  5. Untuk mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan penggunaan anggaran (tidak
    terkendala dalam pelaksanaan PBJ).

Sasaran Audiens/Peserta Aktif


  1. Pelaksana Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Pengadaan)
  2. Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah
  3. Aparatur Penegak Hukum
  4. Perguruan Tinggi Negeri
  5. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat
  6. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Metodelogi


  1. Ceramah, Presentasi
  2. Diskusi, Tanya Jawab
  3. Studi Kasus
  4. Praktek Penyusunan Dukumen Pengadaan berdasarkan Perpres No,54 tahun 2010 dan perubahannya.

PESERTA WAJIB MEMBAWA LAPTOP



Saya tertarik Mengikuti Bimbingan Teknis:

“Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan PBJ Pemerintah”

Powered by Kirim.Email