PENDAHULUAN


Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan aturan Pengadaan Barang/Jasa yang baru diundangkan pada tahun 2018. Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari Kementerian terkait.

Tepat pada Bulan Juli 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah mengeluarkan tidak kurang dari 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP sesuai amanat yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan peraturan pengadaan barang/jasa yang sangat besar serta dengan telah hadirnya peraturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam bentuk Perlem LKPP tentu mengubah Standar Dokumen Pemilihan yang telah digunakan saat ini. Perubahan persyaratan penyedia, metode evaluasi, serta prosedur yang telah ditetapkan dalam Perpres maupun Perlem LKPP akan mengubah seluruh proses pemilihan dan tata cara evaluasi kualifikasi dan penawaran.

TUJUAN


  1. Mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Instansi Pemerintah.
  2. Untuk mempelajari dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
  3. Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
  4. Untuk mengetahui hal-hal baru dan perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
  5. Untuk mengetahui peraturan-peraturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018
  6. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar menyusun rancangan dokumen pemilihan barang/jasa pemerintah.
  7. Memberikan pengetahuan substantif tentang Evaluasi Dokumen Penawaran.
  8. Memberikan panduan teknis dasar menyusun dokumen pemilihan dan melaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
  9. Memberikan pengetahuan umum tentang IKP, LDP, LDK dan hal-hal lain terkait pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

SASARAN PESERTA


  • Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) .
  • Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro/Bagian Pengelolaan Aset
  • Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  • Aparatur Penegak Hukum (APH)
  • Perguruan Tinggi Negeri.
  • Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat.
  • Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

NARASUMBER


  • Khalid Mustafa | Procurement Specialist
  • Samsul Ramli | Procurement Specialist

FASILITAS PESERTA


  • Format Contoh Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah
  • Buku Perpres No. 16/2018 dengan Matriks Perbedaan Perpres No. 54/2010
  • Soft copy model dukumen pengadaan
  • Modul dan Materi Slide (lengkap dengan Flasdisk) , Sertifikat
  • Tas dan Alat Tulis.
  • Fasilitas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 hari kegiatan.
  • Video Sosialisasi dan Konsultasi Gratis dengan Narasumber.

 

PENDAFTARAN


  • Download Undangan dan Formulir Pendaftaran Peserta >>DI SINI<<
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui email ke admin@p3i.or.id
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811-192-577 atau 0812-8694-8877