Berbagai macam permasalahan Pengadaan Barang/Jasa sebagian besar bermula dari lemahnya pemahaman tentang tata cara pemilihan penyedia, dimulai dari lemahnya penyusunan rancangan dokumen pemilihan yang tidak tepat dan proses evaluasi yang bermasalah. Kondisi implementasi di
lapangan, utamanya pada Proses Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Peserta, yang dimulai dari penyusunan rancangan metode pemilihan penyedia, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi
Penawaran hingga penetapan pemenang, menjadi tantangan tersendiri dan merupakan bagian yang sarat praktis dan juga resiko apabila tidak diperdalam di sisi praktek lapangan.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses mendapatkan barang/jasa yang dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Proses ini kemudian dibagi atas Proses Perencanaan, Persiapan, Pemilihan Penyedia, serta Penandatanganan, Pelaksanaan, Pengendalian Kontrak, dan serah terima.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018.


Seperti kita ketahui bersama, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan aturan Pengadaan Barang/Jasa yang baru diundangkan pada tahun 2018. Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi
dari peraturan presiden merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga
dari LKPP dan Peraturan Menteri dari Kementerian terkait.

Terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Ditekankan pada perpres ini bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money). Selain itu, terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres baru ini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi dan pengadaan berkelanjutan. Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Tidak hanya hal-hal baru, terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan istilah
yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Turunan


Tepat pada Bulan Juli 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga telah mengeluarkan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP sesuai amanat yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Adapun Perlem LKPP tersebut adalah:

  1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
  3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
  4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
  5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
  6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
  8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
  9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
  10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
  11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Tujuan


  1. Mempercepat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 di lingkungan Instansi Pemerintah.
  2. Untuk mempelajari dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
  3. Untuk mengetahui hal-hal yang mendasari penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
  4. Untuk mengetahui hal-hal baru dan perbedaan antara Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
  5. Untuk mengetahui peraturan-peraturan turunan dari Perpres No. 16 Tahun 2018
  6. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar menyusun rancangan dokumen pemilihan barang/jasa pemerintah.
  7. Memberikan pengetahuan substantif tentang Evaluasi Dokumen Penawaran.
  8. Memberikan panduan teknis dasar menyusun dokumen pemilihan dan melaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi dan penawaran penyedia Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 16
    Tahun 2018
  9. Memberikan pengetahuan umum tentang IKP, LDP, LDK dan hal-hal lain terkait pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

Sasaran Audiens/Peserta Aktif

  1. Pelaku Pengadaan (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia) .
  2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro/Bagian Pengelolaan Aset
  3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  4. Aparatur Penegak Hukum (APH)
  5. Perguruan Tinggi Negeri.
  6. Pengelola Pengadaan di Sekolah/Instansi Pemerintah Lain/Kelompok Masyarakat.
  7. Dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

NARASUMBER


  • Khalid Mustafa | Procurement Specialist
  • Samsul Ramli | Procurement Specialist

FASILITAS PESERTA


  • Format Contoh Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah
  • Buku Perpres No. 16/2018 dengan Matriks Perbedaan Perpres No. 54/2010
  • Soft copy model dukumen pengadaan
  • Modul dan Materi Slide (lengkap dengan Flasdisk) , Sertifikat
  • Tas dan Alat Tulis.
  • Fasilitas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 hari kegiatan.
  • Video Sosialisasi dan Konsultasi Gratis dengan Narasumber.

PENDAFTARAN


  • Download Undangan dan Formulir Pendaftaran Peserta melalui link di bawah
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui email ke admin@p3i.or.id
  • Konfirmasi pendaftaran melalui SMS/WA di 0811-192-577 atau 0812-8694-8877