PENDAHULUAN


Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bertujuan untuk memaksimalkan
penyerapan APBN/APBD dan dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang
dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang
sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha.

I. Penyederhanaan Peraturan dan Aturan Turunan.
Penyederhanaan peraturan dapat terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres
baru ini. Jika sebelumnya pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139
pasal, pada Perpres 16 Tahun 2018 ini terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian
penjelasan. Penyederhanaan peraturan tersebut membuat isi dari peraturan presiden merupakan hal-hal
yang bersifat normatif. Hal-hal yang bersifat prosedural dan menyangkut tugas dan fungsi, diatur lebih
lanjut di dalam peraturan turunan, seperti Peraturan Lembaga dari LKPP dan Peraturan Menteri dari
Kementerian terkait. Terdapat 29 aturan turunan yang harus ditetapkan dalam kurun waktu 90 (Sembilan
puluh) hari semenjak Perpres ini diundangkan. Aturan turunan tersebut terdiri dari 24 peraturan lembaga
dari LKPP dan 5 Peraturan Menteri dari Kementerian terkait.

II. Hal Baru.
Terdapat 13 hal baru yang terdapat pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 ini. Perbedaan tersebut
antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Ditekankan pada perpres ini
bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Tujuan
pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money). Selain itu,
terdapat hal baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan
penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres baru
ini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, pekerjaan terintegrasi dan
pengadaan berkelanjutan. Dalam peraturan ini juga terdapat pengecualian dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah. Pengecualian ini diberlakukan pada pengadaan pada badan layanan umum, tarif resmi yang
telah dipublikasikan secara luas, pengadaan barang/ jasa yang telah sesuai praktik bisnis yang mapan, dan
pengadaan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

III. Perbedaan.
Tidak hanya hal-hal baru, terdapat beberapa perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan
Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Perbedaan tersebut terlihat dari penggunaan
istilah yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) berubah menjadi
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan,
dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.Selain itu, terdapat perbedaan tugas dan fungsi
masing-masing pelaksana pengadaan. Salah satunya adalah peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan yang secara tegas ditugaskan untuk pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan.

IV. Pemberlakuan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah
ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

  1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat
    dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
    Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
    Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
    Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
    54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
    Kontrak.

Untuk itulah, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia sebagai salah satu institusi yang konsen
terhadap PBJ di Indonesia bermaksud mengadakan “Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

NARASUMBER


  • Rita Berlis | Procurement Specialist
  • Indro Bawono | Tim Perumus Perpres 16 Tahun 2018

FASILITAS


  • Modul dan materi slide (lengkap dengan Flasdisk 8GB).
  • Buku Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16/2018
  • Format/contoh Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah
  • Tas, dan Alat Tulis
  • Makan SIang dan Snack selama 2 hari kegiatan
  • Free akses internet (wifi)

PENDAFTARAN


  • Download Undangan dan Formulir Pendaftaran Peserta >>di sini<<
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui email ke admin@p3i.or.id
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811-192-577 atau 0812-8694-8877

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.