PENDAHULUAN


Perkembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) terus berkembang dan diperbaharui. Hingga kini versi SPSE sudah memasuki Versi 4.2. Berbagai fitur terus dikembangkan dengan tujuan mempermudah dan menstandarisasi tugas-tugas peserta pengadaan.

Disisi lain penetrasi dan sosialisasi perubahan sistem ini belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh lapisan pelaksana pengadaan dan penyedia barang/jasa. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya pemanfaatan SPSE V.4 dibanding SPSE V.3.6 yang telah lebih dulu hadir. Sementara secara masif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), Kementerian Dalam Negeri dan LKPP-RI mendorong penggunaan SPSE V.4.2 sebagai sistem yang diyakini mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Beberapa praktisi pengadaan barang/jasa yang telah menggunakan SPSE V.4 tidak sedikit yang memberikan catatan terhadap fitur-fitur yang ada baik catatan positif maupun negatif. Catatan-catatan ini mestinya menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan SPSE dimasa-masa yang akan datang. Sejurus dengan itu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak bisa terhenti hanya karena proses perbaikan dan penyempurnaan sistem. Pembangunan dapat terganggu jika pengadaan barang/jasa menunggu sistem sempurna. Untuk itu perlu digagas upaya-upaya sosialisasi, pencarian solusi dan pengumpulan saran-saran perbaikan sistem yang konstruktif. Salah satu upaya untuk tetap menjaga pelaksanaan pengadaan barang/jasa tetap berjalan dengan lancar sembari tetap mendorong penggunaan SPSE V.4.2 yang telah menjadi kebijakan pemerintah adalah membagikan pemahaman tentang penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa yang baik dan mensosialisasikan fitur-fitur yang ada pada SPSE yang terkini.

Atas dasar inilah Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) yang concern terhadap kajian-kajian salah satunya terhadap regulasi dan implementasi regulasi mencoba memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman pelaksana terhadap seluruh stakholder pengadaan barang/jasa, terutama pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah tentang prinsip dasar, tata cara dan panduan praktis penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata nilai pengadaan barang/jasa. Disamping juga memberikan pandangan, pemahaman dan sosialisasi tentang penggunaan SPSE versi terbaru dikaitkan dengan pencapaian tata nilai pengadaan yang baik.

Upaya P3I ini diwujudkan dengan membuka kelas pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan fokus pada “Strategi Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemilihan Penyedia dengan SPSE V.4.2”

 

TUJUAN


  1. Memberikan pemahaman tentang substansi, tujuan dan fungsi dari dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Memberikan pengetahuan tentang metode, jenis dan karakteristik dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah.
  3. Memberikan tuntunan praktis menyusun klausul pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan.
  4. Memberikan kesempatan kepada peserta kelas untuk dapat menyusun standar dokumen pengadaan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemilihan penyedia barang/jasa
    pemerintah.
  5. Memberikan sosialisasi penggunaan SPSE V.4.2 dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah.

 

NARASUMBER


  • Samsul Ramli | Procurement Specialist
  • Tim LPSE

 

FASILITAS PESERTA


  • Buku perpres konsolidasi No.54 tahun 2010 beserta perubahannya
  • Standar Dokumen Tender Pemerintah (softcopy).
  • Modul dan Materi Slide (lengkap dengan Flasdisk 16Gb)
  • Sertifikat Pelatihan. Tas , dan Alat Tulis.
  • Fasilitas Internet Gratis, Makan Siang, coffee & snack selama 2 hari kegiatan.
  • Video Sosialisasi dan Konsultasi Gratis dengan Narasumber.

 

PENDAFTARAN


  • Download Undangan dan Formulir Pendaftaran Peserta >>di sini<<
  • Isi formulir dengan lengkap
  • Kirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi melalui email ke admin@p3i.or.id
  • Konfirmasi pendaftaran melalui telp. 0811-192-577 atau 0812-8694-8877