A. Pengantar

Dalam mendukung penguatan pembangunan sektor jasa konstruksi, di tahun 2017 ini telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, serta disepakati bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Peraturan perundang-undangan ini telah cukup memperjelas peran para pihak yang terlibat dalam pembangunan kontruksi. Terlebih ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan semangat yang dibangun dalam perubahan peraturan barang/jasa pemerintah. Perubahan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah menempatkan posisi tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam peran penting mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional, serta dibangun dengan strategi inovasi dalam sasaran mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan value for money dan kontribusi dalam pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan keselarasan produk hukum ini, idealnya para pihak pelaksana pembangunan jasa konstruksi ataupun pihak lainnya yang berhubungan seperti masyarakat, Aparat Penegak Hukum, insan pengguna media sosial, dan lain-lain, dapat menempatkan proses dan permasalahan jasa konstruksi ke dalam ranah yang jelas. Sehingga semua pihak dapat bekerja dengan baik mewujudkan pembangunan konstruksi yang berkualitas, namun tetap dengan tenang karena hukum melindungi.

B. Target Peserta

Temu nasional ini diharapkan menjadi salah satu referensi para pihak yang terlibat dalam pembangunan di Indonesia, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan dalam mengembangkan inovasi dan dalam pengelolaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa serta jasa konstruksi. Sehingga target yang dibangun bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah :

  1. Memahami konstruksi hukum dalam penyelenggaraan Undang-undang Jasa Konstruksi;
  2. Memahami arah perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai perubahan
    Peraturan Presiden terbaru;
  3. Memahami kebijakan pemerintah berkaitan dengan percepatan pembangunan dan daya serap
    anggaran pengadaan barang/jasa;
  4. Memahami prosedur dan aspek penanganan hukum pada wilayah pengadaan jasa konstruksi.
  5. Membangun inovasi pengadaan barang/jasa;
  6. Mencari solusi obyektif percepatan pembangunan melalui perbaikan manajemen pengadaan
    Barang/Jasa;

C. Sasaran Audiens / Peserta Aktif

  1. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi;
  2. Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  3. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  5. Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  6. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
  7. Aparatur Penegak Hukum;
  8. Biro / Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
  9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Akademisi, Praktisi,dan Pemerhati Pengadaan Barang/Jasa.

 


Saya tertarik Mengikuti Temu Nasional Pengadaan 2017

“Peluang dan Tantangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Jasa Konstruksi di Indonesia”

Powered by Kirim.Email