Dalam rangka mendukung penguatan pembangunan sektor jasa konstruksi, telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-undang nomor 18 tahun 1999. Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari instrumen pendukung pembangunan nasional merupakan sektor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, untuk itu perlu pemahaman yang menyeluruh terhadap arah kebijakan jasa konstruksi untuk dapat mengimplementasikannya.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, pemahaman arah kebijakan jasa konstruksi akan sangat membantu pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi guna mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai pendukung aktivitas ekonomi kemasyarakatan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Perubahan kebijakan di bidang jasa konstruksi dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah menempatkan posisi tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam peran penting mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional, serta dibangun dengan strategi inovasi dalam sasaran mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan value for money dan kontribusi dalam pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk membahas arah kebijakan perubahan secara komprehensif, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk mengikuti kegiatan Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa 2018 dengan
tema:

“Perubahan Paradigma Kebijakan Jasa Konstruksi di Indonesia”

 

Diskusi Panel #1


Kebijakan Pengadaan Jasa Konstruksi

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Arah Kebijakan Jasa Konstruksi Indonesia dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

 


Diskusi Panel #2


Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian PUPR

Implementasi dan Tantangan Sistem Elektronik Pengadaan Jasa Konstruksi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

 


Diskusi Panel #3


 

Permasalahan Umum SDM Jasa Konstruksi

Djamaluddin Abubakar – Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Penguatan SDM Jasa Konstruksi berdasarkan RPP dan Permen PUPR

Direktur Bina Penyelenggaraan Konstruksi Kementerian PUPR

Aspek hukum pengadaan jasa konstruksi dan mitigasinya

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H – Hakim Agung Mahkamah Agung

 


Diskusi Panel #4


 

Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dari Sisi Penyedia

Ellyanti Taher – School of Quantity Survey (SQS) Indonesia

Titik Kritis Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Dr. Arief Setiawan Budi Nugroho – Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)

Penguatan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

 

Untuk Informasi Pendaftaran Hubungi 0811 192 577 atau 081286948877


DOWNLOAD SURAT UNDANGAN DI SINI