CATATAN: DALAM MENYUSUN HPS

Oleh : Dr. Fahrurrazi, M.Si. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebenarnya merupakan ikhtiar baik, untuk membuat rangkaian proses memilih penyedia semakin memberikan nilai, khususnya pada point efisiensi dan efektivitas. Paradigmanya pun seharusnya merupakan ilmu manajemen dengan unsur seni dan keterampilan tertentu. Sehingga akan sangat banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel, seperti kekayaan informasi pasar, semangat mencari informasi, kemudahan jalur informasi, keunikan karakteristik…

Implementasi Strategi Konsolidasi Dalam PBJP Melalui Katalog Daerah

Oleh: Fajar Adi Hemawan Collaborative Procurement (Konsolidasi Pengadaan) Pada Pengadaan Publik Peran pengadaan di sektor publik adalah untuk memastikan kepatuhan pada aturan, kehati-hatian dalam pembelanjaan anggaran dan penyediaan barang dan jasa berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga (Russel dan Meehan, 2014). Sentralisasi pengadaan publik merupakan tren yang terus berkembang luas untuk mencapai efisiensi (Albano dan Sparro, 2010; Walker et al., 2013)…

Hari Pertama, Diskusi Panel Ke-2 #TemuNasionalPengadaan2017

APIP Sebagai Pengawal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh: Moelyati Zamzami, S.E., M.Acc, Penuhi panggilan pada pertiwi Kuberbakti suci bagi negeri Di Inspektorat aku kan berkarya Wujudkan Indonesia Sejahtera Demi menjaga wibawa Negara Kubersumpah di bawah Sang Saka Jujur serta ikhlas, berjiwa satria Wujudkan Indonesia sejahtera Kami telah berjanji, satu tekad mengabdi Persembahankan jiwa dan raga Di Inspektorat mengawal Negara (Satria Pengawal Negara) Sebuah lagu yang dibawakan oleh…

Menentukan Acuan Denda Suatu Bangunan

Oleh : Sri Wiharnanto Diskusi yang menarik tentang pengenaan denda suatu kontrak, muncul pertanyaan yang sederhana yaitu : denda keterlambatan itu dihitung dari nilai keseluruhan kontrak, atau dari sisa harga bagian kontrak yang belum diselesaikan?. Dan selalu saja perbedaan pendapat dan pemahaman masing-masing individu akan berbeda tergantung dari latar belakang pemikiran yang berbeda. Dan hal ini merupakan pengayaan akan pengetahuan…

Intimidasi Pada Pengadaan Pemerintah

Oleh: Djamaludin Abubakar (Deden) Intimidasi pada pengadaan Pemerintah dan publik hanya dapat diselesaikan bilamana pengadaan memiliki payung hukum Undang-undang Pengadaan Publik.   “Intimidasi” suatu kata yang dirasa keras dan menohok bagi mereka yang secara sadar atau tidak sadar sebagai orang yang mengganggu proses pengadaan. Namun tulisan intimidasi ini bisa menjadi obat pelega bagi yang telah menjadi korban dalam pengadaan setelah…

Fenomena Lelang N’dlosor, Pekerjaan Konstruksi Mangkrak

Oleh: Hery Suroso Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Barang Jasa Indonesia (P3I) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas Tidar, Magelang Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang Instruktur Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI   Mendekati akhir tahun anggaran, selalu membuat perasaan galau sebagian besar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fenomena ini ternyata rutin setiap tahun terjadi, terutama untuk proyek proyek konstruksi yang…

Implementasi Supply Chain Management dalam Pengadaan Barang/Jasa di Daerah

Oleh: Samsul Ramli, S.Sos, SCM. Cert (ITC) Latar Belakang Purchase and Supply Chain Management (PSCM) ialah pendekatan antar-fungsi (cross functional) untuk mengatur pergerakan sumber daya di dalam sebuah organisasi publik dan pergerakan dari sumber daya keluar organisasi dalam rangka pelayanan publik. Tujuan dari PSCM meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara para pihak dalam rantai suplai, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas…