Pengadaan Barang/Jasa untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 2 menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Dengan adanya pengaturan ini, organisasi pemerintah daerah dapat lebih dinamis dalam peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan mekanisme PPK BLUD.

Dalam konteks BLUD, berdasarkan Perpres 16/2018 yang telah diubah dengan Perpres 12/2021, ada perlakuan khusus dalam pengadaan barang/jasa untuk menjalankan kegiatan operasional, di mana BLUD dapat mengusulkan fleksibilitas kepada Menteri Keuangan atau Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

Kami dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia, bekerja sama dengan PT. Pilar Pradana Persada Internasional, mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis yang bertajuk:

“Bimbingan Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”

Informasi Kegiatan:

• Hari/Tanggal: Kamis s.d. Jumat, 7 – 8 November 2024
• Waktu: 08.00 – 16.00 WIB
• Tempat: Hotel New Saphir, Jl. Rajawali No.9-11, Krembangan, Yogyakarta

Aktivitas layanan publik (seperti RSUD, Puskesmas, dan layanan masyarakat lainnya) selalu berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Pengelola layanan diharuskan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cepat dan berdaya guna. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola yang baik di bidang pengadaan barang/jasa.

Dengan fleksibilitas yang dimiliki BLUD dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang/jasa, perlu adanya sinkronisasi tata kelola pengadaan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 menyatakan bahwa BLUD dapat dibebaskan dari ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah jika terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam regulasi pengadaan barang/jasa pada BLUD, terdapat pengecualian yang memungkinkan:

• Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas;
• Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan;
• Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengecualian ini merupakan terobosan dalam praktik pengadaan yang dituangkan dalam regulasi. BLU/D diharapkan untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan tata kelola pengadaan yang terbaik.

Tujuan

…