Diberlakukannya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan di saat yang sama Pemerintah terus menggalakkan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022. Bahkan di setiap kesempatan Presiden RI, terus mengingatkan setiap stakeholder di K/L/PD, untuk mengoptimalkan P3DN, termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah.

Pada prakteknya, belum banyak yang memahami teknik perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Baik itu Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran, atau bahkan penyedia.