Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program kerja. Untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, pengelola keuangan dan penyelenggara pengadaan harus dapat memastikan bahwa skema dan strategi kerja proses yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan, dalam jumlah dan mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu, dengan tingkat layanan yang sesuai standar, dan dilaksanakan melalui lingkup kewenangan para
pihak yang bertanggungjawab. 

Dinamisnya regulasi dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menghadirkan perkembangan ketentuan dan tata cara bagi beberapa pihak dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam hal ini yang cukup dominan adalah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pihak terkait lainnya. Regulasi baru hadir mengatur banyak hal dalam upaya meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa. Atas perkembangan regulasi tersebut menuntut
banyak pihak untuk selalu meningkatkan kompetensi, seperti dalam hal isu aktual strategi pemilihan penyedia dengan beberapa varian tata caranya, dan semarak pelaksanaan Peningkatan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang perlu dipahami di setiap tahapan.

Diperlukan pemahaman yang serius untuk dapat menguasai setiap tugas dan tanggungjawab tersebut. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang baik, agar setiap jenis lingkup ranah kewenangan dapat secara stratejik dilaksanakan dengan tepat sesuai kaidah aturannya.