Terbitnya regulasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta regulasi turunannya, telah menciptakan ketentuan dan semangat baru atas tugas dan kewenangan beberapa pihak dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam hal ini yang cukup dominan adalah bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis/Pendukung dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis/Pendukung dan PPTK sekarang menjadi pihak yang peran dan eksistensinya mendapat penekanan optimalisasi yang cukup besar, mulai dari hulu tahapan penyusunan perencanaan pengadaan, sampai dengan hilir di serah terima.
Beberapa agenda bimbingan teknis yang telah berjalan dirasakan masih kurang menyentuh pembinaan bagi para pihak tersebut. Padahal dapat dihitung cepat betapa cukup banyaknya jumlah PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis/Pendukung dan PPTK yang masih belum optimal memahami tugas atas kewenangannya tersebut, terlebih ketika harus membangun strategi kerjanya. Sehingga tak heran menjadi kendala ketika berhadapan dengan kondisi implementasi di lapangan.
Guna mempelajari hal-hal sebagaimana dimaksud di atas secara komprehensif, kami dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia melalui kerjasama pelaksanaan oleh PT. Pilar Pradana Persada Internasional, mengundang Bapak/Ibu sebagai peserta aktif untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang bertajuk: “Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis/Pendukung dan PPTK”.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu s.d. Kamis / 23 – 24 Januari 2025
Waktu : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel New Saphir – Yogyakarta
Jl. Rajawali No.9-11, Krembangan