Dinamisnya regulasi dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menghadirkan perkembangan ketentuan dan tata cara bagi beberapa pihak dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terlebih Sejak terbitnya peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan proses pemilihan penyedia, khususnya pekerjaan konstruksi, dihadapkan dengan perubahan yang signifikan, sehingga perlu pemahaman para penyedia jasa mengenal lebih dalam perubahan ketentuan tersebut untuk dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 

Salah satu perubahan terbesar adalah menyederhanakan segala bentuk persyaratan teknis dan kualfikasi serta tata cara evaluasi yang dilaksanakan Pokja Pemilihan yang sudah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 terkait pedoman pemilihan penyedia. Termasuk pula dalam hal ini kewajiban penerapan PDN dan TKDN yang juga berperan besar terlaksananya kegiatan
pengadaan, menuntut pelaku usaha/penyedia dalam memahami dan sekaligus mengetahui terhadap dampak dampak yang terjadi saat proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Materi dan diskusi ini turut pula menjadi kompetensi keilmuan yang diperlukan bagi UKPBJ dan personel di dalamnya, sehubungan dengan peran dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha dan SDM Pengadaan lainnya. Sehingga dapat secara tepat melakukan kolaborasi efektif dalam pelaksanaan pemilihan penyedia Diperlukan pemahaman yang serius untuk dapat menguasai setiap tugas dan tanggungjawab tersebut. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang baik, agar setiap jenis lingkup ranah kewenangan dapat secara stratejik dilaksanakan dengan tepat sesuai kaidah aturannya.