Terbitnya regulasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menciptakan ketentuan dan semangat baru atas tugas dan kewenangan beberapa pihak dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam hal ini yang cukup dominan adalah bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan PPTK sekarang menjadi pihak yang peran dan eksistensinya mendapat penekanan optimalisasi yang cukup besar, mulai dari hulu tahapan penyusunan perencanaan pengadaan, sampai dengan hilir di serah terima.

Beberapa agenda bimbingan teknis yang telah berjalan dirasakan masih kurang menyentuh pembinaan bagi PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan PPTK Pemula. Padahal dapat dihitung cepat betapa cukup banyaknya jumlah PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan PPTK Pemula yang masih belum optimal memahami tugas atas kewenangannya tersebut, terlebih ketika harus membangun strategi kerjanya. Sehingga tak heran menjadi kendala ketika berhadapan dengan kondisi implementasi di lapangan.

Diperlukan pemahaman yang serius untuk dapat menguasai setiap tugas dan tanggungjawab tersebut. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang baik, agar setiap jenis lingkup ranah kewenangan dapat secara stratejik dilaksanakan dengan tepat sesuai kaidah aturannya.