fbpx
  • 0812-8694-8877 | 0811-192-577
  • admin@p3i.or.id
  • Jakarta, Indonesia

Jalan Panjang Kemerdekaan Pengadaan

Kemerdekaan pengadaan rupanya masih membutuhkan jalan yang panjang. Kemerdekaan pengadaan masih membutuhkan pejuang-pejuang, yang berani menantang titipan atasan, berani dimutasi ke daerah terpencil, bahkan berani untuk kehilangan jabatan serta kepegawaian untuk meraih Indonesia Sejahtera dan Bermartabat.

P3I dan Forum Siskeudes Kab. Bekasi Selenggarakan Pelatihan Keuangan Daerah serta Bimtek Pengadaan Barang/Jasa

BANDUNG – Selasa 1 Agustus 2017 – Didasari surat himbauan KPK Nomor B.7508/01-16/08/206 dan rencana aksi pemberantasan korupsi berintegerasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.  Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang mandat BPKP untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan dan Pembangunan Nasional dengan menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES). Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) bekerjasama dengan Forum Siskeudes Kabupaten Bekasi, melaksanakan…

STOP Kriminalisasi Pengadaan

Oleh: Hery Suroso Jangan ada lagi kriminalisasi dalam penegakan hukum. Presiden mengingatkan kembali lima instruksinya, Pertama, kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tidak bisa dipidanakan. Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi peluang selama 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya. Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tidak mengada ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisian…

Persekongkolan Dalam Pengadaan

Oleh: Samsul Ramli Seperti biasa Forum Diskusi Pengadaan Barang/Jasa Kalimantan selalu membawa pencerahan dan perluasan ilmu pengetahuan terutama tentang pengadaan barang/jasa. Dalam satu kesempatan diskusi muncul request via inbox untuk mengulas tentang persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Tidak banyak yang bisa dikupas namun paling tidak bahasan ini bisa menjadi triger buat diskusi lebih lanjut. Mari kita runut dari Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah…

Terjepit di Antara Integritas dan Intervensi

Oleh: Rahfan Mokoginta Menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan/Pokja ULP, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan) bukanlah hal yang menyenangkan bagi sebagian besar ASN (Aparatur Sipil Negara). Banyak keluh-kesah serta suka dan duka tatkala seorang ASN menjalani tugas sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Mulai dari honor yang tak sebanding dengan besarnya beban dan risiko pekerjaan sampai dengan…

Analisa Organisasi Pengadaan Pemerintah

Oleh: Djamaludin Abubakar Pendahuluan Ada beberapa kerinduan yang dirasakan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan bekal yang sedikit sebagai ahli pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP), pejabat pengadaan (PP), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan juga pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mendambakan adanya pembinaan dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan berbagi pengalaman serta perlindungan dalam kebersamaan. Dari maraknya tekanan dari berbagai…

Langkah Kecil Yang Dinanti

Oleh: Indro Bawono Banyak hal menarik dalam dunia pengadaan barang/jasa yang dapat dikembangkan menjadi terobosan-terobosan dalam rangka perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Masih besarnya potensi korupsi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi para pengelola pengadaan untuk terus berimprovisasi dalam rangka perbaikan sistem dan prosedur yang ada saat ini. Potensi korupsi tersebut muncul mulai dari perencanaan…

Menyusuri Belantara Hukum Indonesia

Oleh : Agus Kuncoro Beban saya di penjara memang berat. Namun beban lebih berat sebenarnya  lebih ditanggung oleh keluarga inti dan keluarga besar. Saya pernah menangis di penjara, tapi tangisan ibu saya dan anak gadis saya rasanya lebih menyayat dada Menjalani proses hukum, apalagi sampai dengan hukuman pidana penjara adalah salah satu bentuk musibah dari berbagai kemungkinan musibah yang bisa…

Isu-isu Strategis Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

Oleh: Samsul Ramli Artikel menggugat format kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) di daerah rupanya menjadi viral. Dalam beberapa hari respon, baik yang positif maupun yang negatif berdatangan. Sebagian besar penggiat pengadaan barang/jasa cenderung mendukung kelembagaan ULP yang permanen dan berdiri sendiri. Terkhusus lagi dalam bentuk Badan Daerah sebagaimana tertuang dalam artikel sebelumnya. Respon negatif justru muncul dengan pertanyaan, “kenapa…

Ketika Pengadaan Menjadi Jalan Lurus Mendapat Rezeki Halal

Oleh: Fahrurrazi Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram. A. Pendahuluan Memasukan makanan ke dalam tubuh kemudian menjadi darah daging, membeli sesuatu yang akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, membiayai sekolah anak untuk mencetak kemampuan berpikirnya, dan berbagai hal guna mencukupi kebutuhan fisik dan batiniah,…