admin – Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia

October 18, 2015

Menggugat Larangan Merek dalam Spesifikasi Barang/Jasa

Oleh: Samsul Ramli Dikusi tentang judul artikel ini selalu muncul dalam kelas Penyusunan Spesifikasi yang saya laksanakan. Diskusi ini kemudian juga menghangat ketika bertemu dengan teman-teman dari Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan atau pernyataan yang menggelitik dan terus terang saya amini adalah stigma larangan menyebut merek dalam proses pelelangan. Sangat sulit menemukan spesifikasi, khususnya barang, yang tidak mengarah pada merek tertentu….

Kabar Pengadaan 0 6 min read

October 18, 2015

Keprihatinan Pengadaan Jasa Konsultansi Sektor Publik

Oleh: Djamaludin Abubakar PENDAHULUAN Kasus perencanaan Terminal Pulo Gadung yang mengundang marah Gubernur DKI Jakarta dan berbagai kasus lainnya memunculkan pertanyaan dimana profesionalisme konsultan di sektor publik? Kita banyak melihat lemahnya perencanaan, pendampingan dan pengawasan pada pembangunan yang berdampak pada hasil pembangunan yang buruk dan berdampak pada lambatnya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Penyusunan anggaran akan jauh lebih baik bilamana setiap…

Kabar Pengadaan 0 6 min read

October 18, 2015

Penyerapan Anggaran, PBJ dan Pertumbuhan Ekonomi

Oleh: Husin Ansari, SE, ME Akhir-akhir ini media masa memberitakan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah sangat rendah. Menurut Kementerian Dalam Negeri sampai dengan pertengahan tahun 2015 ada lima provinsi yang penyerapannya dibawah 30 persen, yaitu Kalimantan Utara sebesar 18,6 %, DKI Jakarta 19,2 %, Papua 21,7 %, Jawa Barat 25,5 %, dan Riau 25,5 %. Jika ditelisik lebih jauh setidaknya ada tiga…

Kabar Pengadaan 0 5 min read

October 16, 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 benar-benar mencetak rekor dalam hal perubahan aturan. Ditandatangani tanggal 31 Juli 2012, diundangkan tanggal 1 Agustus 2012 dan langsung dinyatakan berlaku, sosialisasi pertama tanggal 9 Agustus 2012, dan hari ini (15 Agustus 2012) muncul petunjuk teknis pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 14 Tahun 2012 setebal 1322 halaman. Seperti yang telah disebutkan…

Kabar Pengadaan 0 1 min read

October 16, 2015

P3I, sebuah oasis ditengah padang pasir pengadaan

Badai yang senantiasa terjadi, arah yang tidak jelas, lingkungan yang kejam, serta kurangnya mata air merupakan hal-hal yang tergambar apabila mendengar kata “padang pasir.” Kurangnya petunjuk arah serta jalur yang seringkali berubah menjadi salah satu musuh utama dari mereka yang melintasinya. Kondisi pengadaan barang/jasa saat ini bagaikan padang pasir. Arah yang tidak jelas dan banyak diliputi dengan fatamorgana. Bayangan kekayaan…

Kabar Pengadaan 0 3 min read

October 16, 2015

Pejabat Pembuat Komitmen tidak wajib Eselon, Eselon Tidak Harus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen

Sumber: http://atasyudakandita.wordpress.com (P3I Founder) Seiring dengan keluarnya regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan birokrasi maka akan sangat akrab dengan istilah pejabat pembuat komitmen. Istilah lamanya, pimpinan proyek atau pimpinan bagian proyek. Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) merupakan tokoh penting dalam pengadaan barang dan jasa, karena PPK merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (Perpres 54 Tahun…

Kabar Pengadaan 0 5 min read

October 16, 2015

Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP

Sumber: http://khalidmustafa.info (P3I Founder) Akhirnya salah satu aturan yang ditunggu-tunggu keluar juga. Malam ini (15 Mei 2012), situs LKPP menampilkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan. Perka ini sangat ditunggu-tunggu, karena organisasi ULP sudah dimasukkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 namun Perka LKPP yang mengatur lebih lanjut mengenai ULP, yaitu Perka…

Kabar Pengadaan 0 2 min read

October 16, 2015

Memahami “Siapa PPK” dengan Pendekatan Kronologis

Sumber: http://guskun.com (P3I founder) Paket Undang-undang Keuangan Negara Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara yang diawali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan mengharuskan penyesuaian tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang sebelumnya menggunakan acuan indische Comptabiliteitstwet (ICW). Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang…

Kabar Pengadaan 0 7 min read

October 16, 2015

Lika-Liku Menyusun HPS

Oleh: Samsul Ramli Setelah spesifikasi ditetapkan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam ranah perencanaan pelaksanaan pengadaan, menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 66 Perpres 54/2010 secara gamblangmenegaskan fungsi HPS dalam proses pengadaan serta persyaratannya. Seperti dikemukakan dalam artikel Mengenal Rencana Pelaksanaan Pengadaan bahwa faktor harga dalam 5 prinsip value for money (VFM) selalu yang paling bontot. Karena harga sangat…

Kabar Pengadaan 0 8 min read